Dorong Konversi BBM ke BBG, Kementerian ESDM Bangun 7 Proyek

Pengisian BBG
Liputan6.com, Jakarta - Untuk mensukseskan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menganggarkan dana Rp 10,83 triliun.

Dalam pemaparan Kementerian ESDM saat rapat dengan Komisi VII DPR, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan tujuh infrastruktur guna mendukung program konversi BBM ke BBG selama tiga tahun ke depan.

"Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur gas mencapai Rp 513,37 miliar," jelas Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, I Nyoman Wiratmaja, seperti dikutip Minggu (15/2/2015).

Berikut tujuh proyek infrastruktur gas yang akan dibangun:
1. Konstruksi 4 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), 2 bengkel pencontohan, dan 1.000 unit converter kit.

2. Peningkatan kapasitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah timur Indonesia.

3. Pembangunan infrastruktur pipa gas berdiameter 20 inchi yang menghubungkan beberapa kawasan di pulau Jawa atau Trans Jawa (Semarang-Cirebon-Balongan).

4. Pembangunan infrastruktur pipa gas 12 inchi Balikpapan hingga Samarinda sepanjang 130 kilometer.

5. Pembangunan fasilitas penyimpanan terapung gas atau Floating Storage Regasification Unit (FSRU) serta fasilitas regasifikasi BBM ke BBG untuk pembangkit listrik.

6. Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

7. Pembangunan tangki gas Elpiji 2 x 1.000 metric ton (MT) di 3 lokasi yakni Jayapura, Wayame, dan Bima.

Konversi BBM ke BBG memang sudah didengungkan sejak beberapa tahun lalu. Namun memang realisasinya belum cukup optimal. Salah satu program konversi yang berjalan di tempat adalah pemasangan converter kit di kendaraan bermotor di wilayah Jakarta.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), sepanjang 2013 terdapat 1.500 alat konversi Bahan Bakar Gas telah terpadang pada kendaraan bermotor. Jumlah tersebut jauh dari target yang ditetapkan yaitu 2.000 unit.

Sedangkan di tahun 2014, pemerintah menargetkan angka yang sama tetapi ternyata program tersebut tak berjalan karena permasalahan anggaran. (Pew/Gdn)

Perbandingan konsumsi bahan bakar gas dibandingkan dengan bensin

Dalam keseharian, kita tidak pernah lepas dair penggunaan Bahan Bakar Mentah atau yang sering disebut dengan BENSIN. 

Padahal masih ada bahan bakar alternatif lainnya yaitu LPG (Gas yang dicairkan) dan CNG (Gas yang diberi tekanan tinggi). Baik LPG dan CNG sama-sama berasal dari bumi. Akan tetap LPG saat ini adalah yang paling umum dijumpai dalam keseharian kita dibandingkan dengan gas CNG.

Kami spesialis di bidang alat konversi dari bensin ke gas untuk mobil anda, mencoba menawarkan produk kami yang bermerek Motonic, memiliki standar international untuk tingkat keamanan tinggi. 

Bicara mengenai keamanan, sering masyarakat mengatakan bahwa LPG nanti gampang meledak kalo diletakkan di mobil. Secara teori dan praktek pada kenyataannya justru penggunaan tabung gas LPG lebih aman dibandingkan tangki bensin pada umumnya. Kebocoran yang terjadi pada tangki bensin ataupun saluran bensin sulit dideteksi. Sedangkan kebocoran pada tabung gas dan saluran pipa gas sangat mudah dideteksi dengan berkurangnya tekanan secara tiba-tiba dan saat itu juga terdeteksi oleh sensor tekanan gas yang akan mengunci/menutup semua sirkulasi gas yang ada pada kendaraan.
Perbandingan konsumsi bahan bakar gas dibandingkan dengan bensin adalah sebagai berikut:



Jadi jika anda saat ini memiliki kendaraan ber cc besar dengan konsumsi bensin 1 liter untuk 6 km, maka dari perbandingan dan perhitungan grafik di atas bisa kita hitung jika menggunakan 1 Kg LPG dapat digunakan untuk 13,68 Km, atau dengan tabung LPG 12 Kg dapat digunakan untuk jarak tempuh 164,14 Km (Rp. 70.000,- s/d Rp. 80.000,- per 12 Kg LPG)

Alat konversi kami adalah model BI-FUEL, yang artinya ada tetap dapat menggunakan bensin di mobil anda. Yang dimaksud sistem BI-FUEL adalah:
  1. Dapat berpindah dari bahan bakar gas ke bahan bakar bensin tanpa harus mematikan mesin.
  2. Mobil akan secara otomatis berpindah ke bahan bakar bensin saat bahan bakar gas habis.
  3. Hanya dengan menekan 1 tombol yang diletakkan pada dashboard mobil, maka anda dapat dengan leluasa memilih bahan bakar mana yang ingin digunakan.

Harga Energi harus transparant


Dalam menentukan harga energi bagi industri, Dewan Energi Nasional (DEN) meminta semua pihak yang terkait dalam penyediaan energi menerapkan sistem yang transparansi.

Koordinator DEN, Sonny Keraf mengatakan, dengan adanya transparansi ini maka penentuan harga energi akan menjadi mudah dan membantu efisiensi industri dalam penataan kebutuhan energinya.

Dia menjelaskan, penentuan harga energi seperti listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sering kali diributkan selama ini disebabkan tidak adanya transparansi dari pihak yang terkait dalam penentuan harga ini.

"Poin pentingnya adalah transparansi, saya kira Pak Joko Widodo akan sangat senang dengan transparansi. Kalau itu tidak dibuka secara transparan bagaimana kita bisa menetapkan harga baik listriknya maupun BBM-nya termasuk harga gas secara transparan, karena kita tahu bahwa kaitan dengan produksi kita masih sangat tidak efisien," ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Sementara itu, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian, Harjanto mengungkapkan, jika berbicara soal hilirisasi industri, maka ketersediaan energi menjadi hal yang sangat penting sebagai komponen bahan baku.

Tidak tersedianya energi yang cukup seperti gas alam ini yang membuat proses hilirisasi seperti pada industri pupuk dan industri petrokimia terkendala.

"Industri misalnya investasi US$ 8 miliar, (harga gas) yang sekarang diminati oleh industri petrokimia dari Jerman, Korea, maupun dari Jepang itu sekitar US$ 5 per MMBTU. Tapi karena tidak tersedia, sekarang harganya jadi US$ 10 atau US$ 9, itu tidak masuk buat mereka meskipun mereka sudah mendapat alokasi di Teluk Bintuni itu," tandasnya. 

Tender Minyak

Di sisi lain, Iskan Qolba Lubis anggota Komisi VII DPR RI mengingatkan ISC Pertamina yang dipimpin oleh Daniel Purba harus transparan dalam semua tender minyak mentah.

Dikabarkan, tender minyak mentah ISC Pertamina untuk  periode bulan April 2015 untuk pemenuhan kilang pengolahan sangat tidak terbuka dan terkesan ditutupi, bahkan belum diumumkan pemenangnya. Diduga masih terjadi tarik menarik antar kepentingan di dalamnya.

"ISC yang juga unit dari Pertamina sebagai corporat  publik agar melakukan transparansi dalam tender ini, nggak usah ditutup-tutupi," ungkapnya.

Iskan melanjutkan, ISC pertamina harus melaksanakan undang-undang dan standar operasional yang berlaku di Indonesia. Kalau memang ada pihak yang dirugikan, DPR bersedia menerima laporan dan akan menindaklanjutinya di Komisi VII DPR RI untuk memanggil ISC Pertamina.

"Kami tunggu laporan masyarakat tentang dugaan tindakan tidak transparannya ISC Pertamina, maka kami bisa menindaklanjutinya," sergahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ISC Pertamina sudah melakukan Tender Pengadaan Impor "Crude Oil" sudah dilaksanakan pada Kamis , 22 Januari 2015

Diduga ada konflik kepentingan berusaha memenuhi pesanan untuk memenangkan perusahaan tertentu, meski penawaran nya jauh diatas rata-rata, Hal tersebut nantinya akan terlihat dari harga pemenang tender yg tidak termurah.(Dny/Gdn)

BBM Subsidi Dijual 2 Harga, Penggunaan BBG Naik

SPBU Pertamina (Foto: Heru Heryanto/Okezone)
JAKARTA - Pemerintah memperkirakan volume penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi akan meningkat. Hal ini sebagai dampak kebijakan dua harga BBM subsidi bagi mobil pribadi.

"Harga Rp3.100 per liter setara premium masih cukup, karena tarif listriknya juga kita kategorikan paling rendah," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM A Edy Hermantoro di Jakarta, Senin (19/4/2013).

Edy menambahkan, jika kebijakan dua harga untuk mobil pribadi jadi dilakukan, akan terjadi perpindahan dari BBM ke BBG. Sejumlah pemilik kendaraan pribadi yang merasa keberatan dengan harga Rp6.500 per liter dan akan beralih menggunakan bahan bakar gas.

Namun, mahalnya harga converter kit yang sekira Rp15 juta masih menjadi kendala bagi masyarakat. Karena itu, ada pihak yang mengusulkan agar pemerintah memberikan converter kit secara gratis seperti halnya LPG tabung 3 kg.

"Tapi kalau diberikan secara gratis kan tidak tepat. Kok punya mobil dikasih (converter kit) cuma-cuma," jelas Edy.

Mengatasi masalah tersebut, Edy mengusulkan agar pemerintah dapat memfasilitasi pembelian converter kit dengan potongan harga atau secara kredit.

Di sisi lain, menurut Edy, untuk mendukung kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas. Pemerintah akan membangun 20 SPBG serta beberapa Mobile Refueling Unit (MRU) di Jakarta. SPBG yang akan dibangun itu, beberapa di antaranya akan dibangun di sejumlah kementerian yang memiliki lahan luas.

Sekedar informasi, dana untuk pembangunan infrastruktur SPBG mencapai Rp474 miliar ditambah Rp127 miliar untuk optimalisasi. Tender pembangunan ini sudah dimulai.

PGN Jamin Pasokan Gas Bagi Konversi BBM ke BBG

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjamin pasokan gas jika upaya konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ke Bahan Bakar Gas (BBG) bakal diprioritaskan pemerintah.

"Kami berkomitmen untuk memastikan pasokan gas bagi upaya konversi BBM ke BBG jika pemerintah mulai memprioritaskan hal tersebut," tutur Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Menurut Hendi, langkah ini dilakukan secara segmented dengan mendorong sektor transportasi umum melakukan konversi ke BBG. Hal tersebut juga sesaui prioritas utama pemerintah yang memfokuskan upaya konversi ke sektor transportasi umum.

Perseroan menurutnya, akan menjamin ketersedian pasokan gas dengan membebaskan siapa saja yang masuk dan menggunakan jaringan pipa PGN. "Jadi nanti bisa bermitra untuk pemakaian jaringan pipa kami sehingga bisa langsung didistribusikan ke masyarakat," tutur dia.

Hingga kini perseroan masih menunggu bentuk surat tugas yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) agar bentuk tugas juga dapat diketahui bersama. "Kami masih tunggu surat tugas dari Kementerian ESDM. Kami harapkan juga cepat keluar," ucapnya.

Selain menjamin ketersedian pasokan gas untuk transportasi umum, perseroan akan menyediakan sumber energi bagi kebutuhan konsumsi energi perkotaan. "Tentunya daerah-daerah pun juga akan kita sasar untuk ketersediaan energi di tempat itu," katanya.

Umur Minyak Kurang dari 10 Tahun, Saatnya Pindah ke Bahan Bakar Gas

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Hendi Prio Santoso mengungkapkan sudah saatnya Indonesia pelan-pelan beralih dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Pasalnya stok BBM hanya tinggal kurang dari 10 tahun lagi.

"Sudah saatnya kita beralih dan mengembangkan infrastruktur gas untuk kendaraan, karena jumlah gas jauh lebih banyak dibandingkan dengan minyak yang sisanya kurang dari 10 tahun," kata Hendi usai Rapat Umum Pemengang Saham Tahunan 2013, di Hotel Four Season, Jakarta, Rabu (17/4/20013).

Direktur Pengembangan dan Teknologi PGN Joko Saputro menambahkan, jangka pendek ini PGN telah menyiapkan pengembangan jaringan pipa di daerah semarang yang terdiri dari 3 fase sepajang 50 kilo meter.

"Kemudian di Lampung kita juga mulai kontruksi jaringan pipa sepanjang 88 Km dihatapkan akhir 2013 selesai, kemudian Semarang 48 km, Dumai 113 km di targetkan semua jaringan tersebut dapat terhubung semua pada 2016," ungkapnya.

Ditambahkan kembali oleh Hendi, selama 2012 PGN telah merealisasikan sejumlah program kerja perusahaan yakni seperti pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung.

"Pembangunan FSRU Lampung ini sudah memasuki pembangunan bagian dasar kapal (keel laying) di galangan kapal Hyunday Heavy Industries di Ulsan, Korea Selatan. FSRU berkapasitas 240 juta kaki kubik per hari (9MMSCFD) dan ditargetkan selelsai di akhir 2014," tandas Hendi.

Pemerintah kembali menegaskan ketersediaan pasokan bahan bakar gas untuk transportasi tahun 2013 sebanyak 35,5 MMSCFD.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, A. Edy Hermantoro dalam rapat mengenai konversi BBM ke bahan bakar gas di Gedung Migas, Rabu (3/4) mengatakan, tahun ini pemerintah akan membangun 4 SPBG di Balikpapan.

 "Di Jabodetabek juga akan dibangun SPBG CNG yaitu 1 unit mother station (MS) dan 4 unit MRU (mobile refueling unit) senilai Rp127 miliar serta infrastruktur pipa dan gas gas berupa 1 unit mother station (MS), 2 unit SPBG online dan pembangunan pipa sepanjang 22,2 km senilai Rp474 miliar," ujarnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, wakil dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Pemda DKI Jakarta, PT Pertamina, PT Dirgantara Indonesia, PT Medco Energy, PT Total Indonesie dan instansi terkait lainnya.

Khusus untuk Jabodetabek, Edy memaparkan, Pemerintah akan menempatkan MRU dan MS di lokasi-lokasi yang berdekatan atau dilintasi bus Transjakarta. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah pengisian bahan bakar gas. Lokasi penempatan MRU dan MS ini, antara lain di Cibubur, Cilandak dan Lebak Bulus.

”Kita mengikuti terus perkembangan busway ini. Jadi nanti MRU dan MS akan diletakkan di dekat-dekat lokasi bus,” terangnya.

Pembangunan SPBG dan jaringan pipa untuk Jabodetabek, dilakukan oleh Kementerian ESDM yang bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero). Sementara untuk Balikpapan, dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Dalam rapat tersebut, dilakukan presentasi oleh PT Medco Energy yang telah mengkonversi mobil operasional untuk layanan antar-jemput pekerjanya dengan menggunakan bahan bakar gas. Sekitar 23 mobil shuttle Medco menggunakan bahan bakar gas dan menghemat Rp195 juta per tahun.

Medco juga menggunakan CNG untuk kendaraan operasinya untuk di Blok Rimau/Kaji, Sumatera Selatan dan Blok SCS/Soka, Sumatera Selatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menagih janji yang pernah disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, yang mengatakan akan membangun 30 depo isi ulang bahan bakar gas (BBG), untuk bus TransJakarta.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, salah satu cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), adalah dengan melakukan penambahan armada bus TransJakarta, yang rencananya hingga mencapai seribu unit. Hal tersebut agar pengguna kendaraan pribadi, khususnya mobil bisa beralih mengunakan transportasi massa, selain juga dapat mengurangi kemacetan.

Namun hingga saat ini, hal tersebut masih terkendala dengan kurangnya depo isi ulang bahan bakar gas (BBG). Bahkan, depo-depo isi ulang BBG yang dijanjikan oleh Kementerian ESDM, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan dibangun

"Ini terkait armada bus, Kita sudah pesan 1.000 bus TransJakarta. Bahan bakarnya sesuai kesepakatan pake gas, tapi mana 30 SPBU BBG dijanjikan (ESDM), saya tagih itu. Saya ngomong sama Pak Jero Wacik (Menteri ESDM), Ia janji mau bikin, tapi alasannya susah cari tanah," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Selain itu, penambahan armada bus TransJakarta juga untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang sepeda motor, akibat dari beralihnya para pengguna mobil pribadi. Jika hal tersebut terjadi dikawatirkan akan semakin menambah kemacetan di Ibukota.

"Ini yang saya takutkan (bertambahnya motor), Makanya kuncinya di transportasi massal. Jakarta tambah macet kalau gak ada solusi. Jakarta tambah macet aja, belum lagi demo (kenaikan BBM)," tandasnya.

70% Industri di Medan Pakai Bahan Bakar Non Gas

Penggunaan bahan bakar non gas oleh Industri di wilayah Medan sudah mencapai 70%, karena  pasokan gas yang terus turun.

Pengusaha Keramik di Medan Fredi Chandra mengatakan hingga kini Medan defisit gas, bahkan kian parah. Belum lagi, naiknya harga gas industri semakin membuat industri di kawasan Medan, tercekik. Pasalnya, naiknya harga gas tidak diikuti dengan peningkatan pasokan gas.

Bila hal ini tidak cepat ditangani, akan banyak industri di Medan yang akan gulung tikar. Bila pada Februari lalu penggunaan bahan baku non migas perusahannya mencapai 60%, kini sudah mencapai 70 %.

“Sekarang sudah sekitar hampir 65%-70% ya,” katanya ketika dihubungi melalui telepon, Selasa (16/4).Dia terpaksa menggunakan solar dan batu bara yang tentunya dengan harga lebih mahal.

Dia mencontohkan, perusahaannya hanya membutuhkan gas sebesar 2,5 juta kaki kubik per hari (MMscfd), namun yang diperoleh hanya sekitar 1 MMscfd.

Selain pasokan, kualitas kualitas gas pun terus menurun. Kemudian, ditambah dengan melambungnya harga gas. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk melakukan penaikan harga gas bagi industri (hilir) sebesar 50 % yang akan dilakukan secara bertahap, yakni kenaikan 35 % pada September 2012, dan kenaikan 15 % pada April 2013.

Fredi merinci, saat ini harga dari hulu sekitar US$7,2 per MMbtu. Kemudian ditambah dengan biaya angkut (toll fee) sebesar US$1,8 per MMbtu.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatra Utara Johan Brien mengatakan kebutuhan gas di Medan sekitar 17 MMscfd. Pada November 2011 lalu, pasokan menurun hingga 11,5 MMscfd. Terakhir pada Maret tahun ini, produksi tersisa 7 MMscfd. “Kami dapat informasi, Juni ini akan habis juga, tidak adil ini,industri di sini gunakan gas sudah lebih dari 60%,” katanya.

Selama ini industri di Medan mendapat pasokan gas dari ladang gas Pangkalan Susu, Sumatera Utara milik Pertamina EP dan ladang gas Glagah Kambuna, Sumatra Selatan yang dioperasikan oleh Pertamina EP bersama Salamander Energy NSL dan disalurkan PGN.

Namun, sekarang pasokan gas dari kedua lapangan tersebut hanya mencapai 7 MMscfd. Belum lagi gas dari PT Pertiwi Nusantara Resources (mitra PGN) yang sudah habis pada Maret lalu, padahal kontraknya berlaku hingga 2015.

Vice President Corporate Communication PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Ridha Ababil menolak bila pihaknya dikatakan tak berdaya. Pasalnya, pihaknya sudah berusaha mencari pasokan gas untuk industri sejak lama. Namun, memang belum mendapatkan hasil.

 “Kami sudah cari terus, ada ketemu yang kecil-kecil gasnya, tentu tidak akan masuk keekonomiannya bila dibangun infrastruktur,” jelas Ridha.

Bukannya tidak ingin membangun infrastruktur, lanjut Ridha, perseroan sudah merencanakan pembangunan floating storage regasification unit (FSRU) Belawan untuk memenuhi kebutuhan gas di Medan. Namun, pemerintah memindahkan proyek tersebut ke Lampung.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan  pemerintah akan mencari jalan keluar untuk masalah pasokan gas di seluruh Indonesia. Menurutnya, pihak Pertamina EP sedang berusaha mencari pasokan gas baru Sumur Benggala di Sumatera Utara.

Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan pemerintah masih membahas dan mencarikan jalan keluar untuk masalah industri di Medan. “Kami masih bahas, rencananya yang pasokan dari Sumur Benggala tinggal persetujuan Put on Production (POP) ke Deputi Perencanaan,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah bukannya tidak memikirkan industri. Bahkan, lanjut Wawan, dari seluruh produksi gas yang dialokasikan ke domestik sepanjang kuartal pertama tahun ini, sektor industri merupakan sektor yang paling besar menerima alokasi.

Produksi gas pada kuartal pertama tahun ini mencapai 8.300 MMscfd. Dari jumlah tersebut, produksi yang dijual (lifting) sebanyak 7.400 MMscfd-7.500 MMscfd. Dari produksi untuk domestik sebesar 3.650 MMscfd, 33% diserap oleh sektor industri, 27 % untuk listrik, 20% untuk pupuk, dan 10% untuk lifting. Sisanya untuk city gas dan yang kecil-kecil lainnya.

Kementerian Perindustrian menagih perkembangan proyek pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang dilakukan PT Pertamina (Persero). Pasalnya, Kementerian Perindustrian sudah menyiapkan dana untuk pengadaan alat pengubah bahan bakar (converter kit) sebesar Rp 200 miliar.

Namun, saat ini belum ada realisasi pembangunan infrastruktrur yang menunjang pelaksanaan program yang seharusnya dilaksanakan pada tahun lalu.

"Saya punya anggaran Rp200 miliar. Karena dibintangi kementerian keuangan belum lihat infrastrukturnya dibangun," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Selasa (16/3/2013).

Wakil Menteri Perindustrian, Alex SW Retraubun sebelumnya menuturkan Kementerian Perindustrian menyiapkan 11 ribu converter kit untuk mendukung program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) pada tahun ini.

"Kami di kementerian sudah membuat spec-nya. Kemudian nanti itu akan diberikan ke ESDM. Paling tidak 11 ribu unit konverter bisa direalisasikan tahun ini," kata dia.

Gas adalah alternatif pengganti BBM paling masuk akal

Bagi banyak kalangan, gas bisa dianggap sebagai alternatif paling masuk akal untuk menggantikan ketergantungan terhadap BBM. Rusia pun menyadari hal itu.

Gazprom yang merupakan perusahaan negara yang dikenal menyalurkan pemanas ke rumah di Rusia dan pabrik di Eropa berani bertaruh kalau gas adalah masa depan bagi industri mobil. Terlebih, harga gas lebih murah dibanding minyak dan Rusia merupakan pemilik kedua terbesar cadangan gas dunia, dibawa Amerika Serikat.

Perbedaan harga antara 1 galon BBM dengan gas setara 1 galon pun pun cukup mencolok yakni mencapai US$ 2 atau Rp 18 ribu. Karena itulah tidak mengherankan bila banyak warga Rusia melakukan konversi sendiri mobil mereka dari BBM ke gas.

Terlebih, di pasaran sudah banyak konverter yang dijual, bahkan di bengkel pinggir jalan dengan harga hanya sekitar US$ 1.000 atau sekitar Rp 9,6 jutaan saja.

Namun, sama seperti negara lain, masalah terbesar konversi BBM ke gas di Rusia adalah masalah pengisian bahan bakar. Sebab di sana hanya ada 267 stasiun pengisian gas untuk melayani 86.000 kendaraan.

"Gazprom menganggap pengembangan pasar bahan bakar gas alam sebagai bisnis inti yang menguntungkan. Perusahaan ini berencana untuk mendirikan sebuah pasar gas alam yang luas atas dasar ini," kata Gazprom dalam sebuah pernyataan seperti detikOto kutip dari New York Times, Senin (15/4/2013).

Salah satu upaya promosi yang hendak digalang oleh Gazprom adalah kenyataan kalau gas lebih irit dibanding bensin atau diesel. Begitu pula bila berbicara mengenai emisi, gas lebih ramah lingkungan.

"Masalah pertama adalah bahwa orang takut mobil mereka akan meledak," kata Gazprom.

Ketakutan yang menyerupai ketakutan orang Indonesia itu terjadi karena gas disimpan dalam tangki yang bertekanan tinggi. Untuk metana, tekanan di dalam tangki mobil adalah sekitar 100 kali lebih tinggi dari tekanan di dalam ban.

"Istri saya takut, tapi saya tidak keberatan. Dia berkata, 'Aku tidak akan mengendarai mobil ini, itu akan meledak." Tapi kemudian ia melihat tabungan, dan dia tenang," kata seorang warga Rusia bernama Igor A. Samarsky yang mengkonversi sendiri mobil Lada miliknya hingga menjadi lebih irit dari mobil hybrid seperti Toyota Prius.

Masalah kedua di Indonesia adalah kalau toh masyarakat Indonesia bersedia menggunakan Bahan Bakar Gas, terus Gas nya dari mana ? Jangan-jangan nanti buntutnya kekurangan  supply lagi, impor lagi trus ujung2nya subsidi lagiii .... hadeeeh !

PLN harus dipaksa konversi BBM ke Gas

Iman Sugema
Metrotvnews.com, Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Iman Sugema mengatakan cara termudah untuk menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM) ialah memaksa PT PLN (PLN) mengonversi solar ke gas.
"Pemerintah harus bisa menekan direksi PLN supaya lebih banyak menggunakan gas untuk pembangkit listriknya. Selama ini mereka lebih banyak menggunakan solar bersubsidi untuk bahan bakar pembangkit listriknya," kata Iman di Jakarta, Senin (8/4).

Iman mengatakan sepertiga subsidi energi selama ini habis untuk pembangkit listrik PLN karena mereka tidak mau menggunakan gas. Padahal PLN bisa saja menggunakan gas untuk pembangkit listriknya.

Seandainya PT PLN (Persero) bisa mengonversi penggunaan solar ke gas untuk pembangkit listriknya, negara akan bisa menghemat biaya hingga Rp100 triliun.

"Rp100 triliun adalah angka yang sangat besar untuk dialokasikan ke bidang lainnya. Daripada meminta ratusan juta orang berkorban untuk menghemat subsidi BBM, lebih baik memaksa PLN menggunakan gas," tuturnya.

Iman mengatakan apabila pemerintah serius sebenarnya bisa memaksa PLN untuk mengonversi solar ke gas. Menurutnya, PLN pun harus siap untuk menggantikan solar dengan gas.

"Itu demi kebaikan rakyat. Kalau PLN tidak mau, ganti saja, pecat saja direksinya. Presiden memiliki hak untuk mengganti direksi PLN yang tidak mau mementingkan kebaikan rakyat," ujarnya.

Impor BBM yang semakin tinggi mengakibatkan defisit transaksi pembayaran semakin besar dan akan menekan nilai tukar rupiah. Tingginya konsumsi BBM bersubsidi juga mendorong defisit APBN semakin besar.

Terdapat berbagai wacana untuk mengurangi beban subsidi BBM. Kenaikan harga BBM bersubsidi dianggap paling mudah tetapi bisa memicu inflasi dan tidak prorakyat kecil.

Pembatasan BBM bersubsidi lebih prorakyat kecil tetapi efektivitas pelaksanaannya masih dipertanyakan. (Ant)

Monopoli Pipa Gas PGN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai peningkatan kebutuhan gas di sektor industri harus didukung dengan penataan open access jaringan pipa gas oleh pemerintah untuk memperlancar distribusi bahan bakar gas ke sektor industri.

"Kebutuhan gas makin lama makin meningkat. Kami harapkan Kemenperin, Kementerian ESDM untuk menata regulasi open access," ujar Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi dalam Seminar Open Access di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (13/3).

Hambatan distribusi gas terjadi akibat belum adanya pengaturan open access. Misalnya, pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) yang dimonopoli oleh PGN dan tidak bisa digunakan oleh industri dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang juga memerlukan gas.

"Kita lihat PGN kinerjanya baik, tetapi adanya tendensi monopoli baik transporter dan distributor, ada sinyalemen terhambatnya sektor listrik, listrik di beberapa tempat terkendala infrastruktur (gas). Ada satu fungsi jalur tersebut bukan jalur transportasi, tapi alat negosiasi niaga," jelas dia.

Akibat terkendala infrastruktur pipa gas yang belum terbuka aksesnya ini, lanjut dia, industri nasional dan PLN tersendat karena kekurangan sumber energi. "Ini membuat bukan hanya sektor listrik yang lesu, tapi industri juga," katanya.

Sementara itu, Dirjen Industri Berbasis Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengungkapkan kalau pasokan gas dalam negeri menjadi kunci sukses sektor industri. Pasalnya, ada 19 sektor industri dalam negeri yang sangat membutuhkan pasokan gas dari dalam negeri.

"Ketersediaan pasokan gas, jadi kunci manufaktur, industri andalan, keramik, kaca logam tekstil dan 19 sektor yang bergantung pada ketersediaan gas," ujar Panggah.

Panggah menjelaskan saat ini pembangunan berdaya saing tinggi dan berkesinambungan di dalam faktor industri bergantung kepada dua faktor yaitu ketersediaan bahan baku dan energi. Dalam pelaksanaannya gas bumi sangat strategis sebagai bahan baku sekaligus menjadi sumber daya energi. "Pemanfaatan gas bumi juga sejalan dengan pemerintah mendorong meningkatnya nilai tambah dalam negeri," jelas Panggah.

Industri Berkembang

Menurut dia, jika gas bumi bisa diproduksi dan dikelola dengan baik, maka sektor industri juga akan berkembang. Kementerian Perindustrian menargetkan peningkatan di sektor industri sebesar 7,14 % dari bantuan industri migas. "Dengan membaiknya industri migas dan investasi, maka peningkatan bisa mencapai 7,14 %," kata dia.

Namun, Panggah menilai target tersebut sangat tinggi. Pasalnya, saat ini sektor industri migas belum didukung oleh infrastruktur yang ada."Meski diprediksi cukup tinggi sektor industri belum didukung infrastruktur dan biaya investasi yang tinggi, kita juga masih berhadapan daya saing industri," pungkas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Panggah juga berharap strategi ketahanan energi nasional dapat meniru Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) Jepang dengan menyatukan kebijakan dalam satu Kementerian. "Saya baru mengerti Jepang salah satu kementeriaannya yaitu METI itu dari sektor industri, perdagangan, dan energi menjadi satu. Itu cukup futuristik menurut saya," terang Panggah.

Panggah menjelaskan, di zaman dahulu, Indonesia pernah melakukan hal demikian di mana sektor industri dan pertambangan dikawal oleh satu kementerian. "Dulu kita pernah bersatu dalam satu kementerian. Namanya dulu Perdatam. Menurut saya ini strategis yang bagus ya. Berpikirnya futuristik," kata dia.

Menurut dia, dengan memproyeksikan program seperti METI, diperkirakan kebijakan dalam mengoptimalkan ketahanan energi dapat dimanfaatkan dengan baik. Adapun implikasinya juga bakal memberikan efek stimulan positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia."Kalau bangun ekonomi kuat memang seharusnya disatukan. Karena sesungguhnya kita kuat dari segi sumber daya alam (SDA). Ini bisa dimanfaatkan kalau seperti itu dijalankan," jelas dia.

Pasokan Energi

Panggah menambahkan, persoalan sektor industri saat ini adalah minimnya pasokan energi bagi bahan baku ataupun sumber energi. Diharapkan dengan permasalahan ini seluruh stakeholder bersatu dengan bersinergi satu dengan yang lainnya. "Industri bergantung dengan pasokan gas. Ini perlu dicari jalan keluarnya. Gas merupakan suatu energi yang vital bagi industri," jelas dia.

Menurut situs resmi METI Jepang, kebijakan energi menjadi salah satu departemen dalam METI yaitu Departemen Sumber Daya Alam dan Energy (Agency for Natural Resources and Energy). Sekedar informasi, pasokan gas yang cukup dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi di 2012 yakni 6,2%. Ini terbukti karena pertumbuhan sektor industri pengolahan khususnya sub sektor industri non migas mencatat pertumbuhan sebesar 6,4%.

Industri non migas dengan memberikan kontribusi sebesar 20,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dengan nilai itu menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional di bandingkan sektor-sektor lainnya,Akan tetapi, pada beberapa tahun lalu, kontribusi sektor industri non migas pernah capai sebesar 28%. "Kalau mau perkuat struktur ekonomi, kontribusi industri non migas harus 40% sehingga bisa disebut negara industri, Diharapkan pada 2013 pertumbuhan industri non migas bisa mencapai 7,14%.

Monopoli Pipa Gas PGN

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, untuk menetapkan Open Access atas pipa distribusi gas ada empat syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana diketahui, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memonopoli bisnis pipa distribusi gas.

Kepala Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Gusti Sidemen menjelaskan, keempat syarat tersebut adalah infrastruktur yang lengkap, sumber pasokan besar, sejumlah pemain yang memungkinkan kompetisi dan transparansi informasi.

"Terkait pengaturan Open Access, saya ambil pelajaran downstream regulation, kompetisi di downstream akan tingkatkan kompetisi, pasokan gas akan melimpah," ujar Sidemen, saat menghadiri acara seminar Open Access untuk keberlangsungan industri nasional dan daya saing produk dalam negeri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Sidemen menjelaskan, yang jadi masalah untuk menerapkan sistem Open Access saat ini adalah terbatasnya pasokan gas dan infrastrukturnya yang belum memadai. Dalam prinsip ekonomi ada istilah monopoli alamiah, masalah teknis, dan kompresi.

Selain itu, dalam permasalahan tersebut Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan bertindak adil, akan mempertimbangkan secara teknis dan ekonomis. Selain itu Kementerian ESDM akan membentuk lembaga independen.

"Tapi kami akan tetap memposisikan sebagai wasit yang adil, evaluasi secara hati-hati," jelas Sidemen.

Sidemen mengungkapkan, dalam permasalahan gas merupakan permasalahan yang cukup kompleks, seperti program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) yang sampai saat ini belum selesai. "Tapi problemnya cukup kompleks perlu tahapan yang menyita waktu. Fokus ke depan untuk meningkatkan ketersediaan gas pencarian sumber gas baru," pungkasnya.

Yuk konversikan motor kita dari BBM ke Elpiji

Konversi BBM ke BBG menghemat biaya sekitar 100%
1 kg elpiji = jarak tempuh 100 km

Di Pandeglang, Banten, sejumlah tukang ojek memodifikasi sepeda motor mereka yang semula berbahan bakar premium menjadi berbahan bakar elpiji. Jadi, tak heran sepekan terakhir beberapa motor ojek dengan tabung elpiji tampak lalu-lalang di Pasar Panimbang, Pandeglang.

Memang, dengan elpiji ukuran tabung 3 kilogram seharga Rp 15 ribu, motor bisa menempuh jarak antara 300 hingga 400 kilometer atau sekitar sepekan pemakaian tukang ojek. Dibanding menggunakan premium, mereka memerlukan dua liter bensin seharga Rp 10.000 untuk satu hari saja.

Pemasangan tabung elpiji pada motor mirip dengan penggunaan tabung pada kompor untuk memasak. Gas dari tabung dialirkan melalui selang ke karburator motor dengan alat buka tutup tekanan gas di antara keduanya. Untuk menghidupkan motor, pemilik harus menginjak starter manual.

Ide ini berawal dari pemikiran kreatif sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Sehat (GPS) di Panimbang, Pandeglang.

Gas elpiji disulap menjadi pengganti solar dan premium atau petramax yang selama ini menjadi bahan bakar kendaraan rakyat.

Mereka adalah tim riset dari Gerakan Pemuda Sehat Jakarta yang melakukan penelitian di Panimbang, Pandeglang yang telah melakukan experimen sejak sepekan lalu. Objek penelitian adalah tukang ojek yang biasa mangkal di Pasar Panimbang dan sekitarnya.

Tim terdiri dari enam orang yang melakukan riset di Panimbang sejak satu pekan lalu untuk mengganti penggunaan BBM ke gas elpiji sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Gas elpiji, yang secara umum diketahui masyarakat untuk memasak di dapur atau proses pembakaran lain. Di tangan para pemuda kreatif ini berubah fungsi menjadi pengganti BBM.

Secara mekanis, penggunaan gas elpiji untuk bahan bakar itu sama seperti premium pada umumnya. Tidak terlalu banyak modifikasi yang dilakukan agar sepeda motor bisa berjalan. Hanya dilakukan perubahan di bagian karburator untuk menjadikan gas menjadi bahan bakar sehingga sepeda motor bisa berjalan. Sementara, posisi gas elpiji tiga kilogram dipasang di jok bagian belakang dan menggunakan slang untuk menyambung ke karburator.

“Secara mekanis sama saja seperti penggunaan bensin, hanya yang digunakan gas. Bahkan, ini akan semakin irit karena dengan gas 3 kilogram, bisa menempuh jarak sejauh 350 kilometer. Ini tentu sangat irit bila dibandingkan dengan menggunakan BBM,” ungkap Hoyir Saepudin, tim peneliti yang juga Sekretaris Jenderal GPS.

Lanjut Hoyir, tidak perlu banyak biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan temuan alternatif tersebut. Peralatan yang dibutuhkan hanya tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram, selang regulator dan sedikit modifikasi di bagian karburator. “Biaya tidak sampai Rp200 ribu dan pemasangannya juga sangat mudah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Hoyir menjamin penggunaan bahan bakar gas pada sepeda motor dijamin tidak akan merusak mesin. Bahkan, dia memastikan mesin kendaraan semakin awet. Tak hanya itu, biaya service motor juga akan lebih irit karena tingkat kerusakan mesin bisa ditekan.

Soal kemungkinan gas meledak? Hoyir menyatakan tak perlu khawatir, sebab gas bersifat cair dan akan mudah memuai di ruang terbuka. Jadi, amat sulit bagi api menyambar gas yang meledak di ruang bebas. Karenanya, resiko kebakaran akan sangat kecil terjadi.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum GPS, Taufan EN Rotorasiko menyatakan bahwa temuan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Namun kembali mencuat setelah rencana kenaikan BBM. “Alhamdulillah setelah dilakukan riset akhirnya empat motor ojek bisa digunakan gas elpiji sebagai pengganti bensin,” kata, Taufan.

Dikatakan Taufan, karena sangat sederhana, masyarakat bisa dengan mudah meniru rakitan tersebut tanpa harus dilakukan oleh tim ahli. Sebab, dengan meniru motor ojek milik warga Panimbang, masyarakat biasa yang tak ahli perakitan otomotif juga bisa menirunya.

“Kami hanya menemukan ide saja dan bila ada masyarakat yang ingin menggunakannya tinggal mencontoh yang sudah ada. Ini bisa dijadikan alternatif, apalagi dengan kenaikan harga BBM bakal mencekik perekonomian masyarakat,” terangnya.

Dikatakan Taufan, pihaknya juga akan melakukan riset serupa dalam waktu dekat ini, namun objek kendaraan yang diteliti adalah perahu nelayan. “Tiga bulan lagi kami akan melakukan riset terhadap perahu nelayan agar bisa menggunakan gas,” imbuhnya.

Sementara itu,Juhri, salah seorang ojek yang telah menggunakan bahan bakar gas mengungkapkan, awalnya tidak percaya jika gas elpiji bisa digunakan untuk pengganti premium atau bensin. Namun karena telah diberikan penjelasan dari tim riset GPS, akhirnya ia menyanggupi untuk menggunakan gas sebagai pengganti BBM.

Menurutnya, ada beberapa keuntungan setelah menggunakan gas, yakni efisiensi penggunaan bahan bakar dan juga kondisi mesin sepeda motor menjadi lebih stabil. “Saya sudah pakai ini (gas elpiji, red) sejak akhir pekan lalu, ternyata selain lebih irit dan juga tarikan mesin lebih enteng,” ujar dia.

Diceritakan Juhri, sebelum menggunakan gas elpiji sebagai bahan bakar, ia mengaku biasa menghabiskan Rp15 ribu untuk membeli premium. Namun setelah beralih menggunakan elpiji, bisa menghemat pengeluaran hingga tiga kali lipat. Sebab, dengan 3 kilogram tabung gas bisa untuk perjalanan 350 kilometer.

Selain itu, kata dia, menggunakan bahan bakar gas elpiji untuk sepeda motor juga dinilai cukup baik untuk mesin sehingga umurnya bisa lebih awet. “Hari pertama saya pakai gas elpiji banyak orang yang nyangka saya jualan baso, namun setelah saya terangkan mereka tertawa karena aneh,” katanya sambil tersenyum.

Hal senada juga diamini Ahmad, pengojek lainnya yang menggunakan elpiji sebagai bahan bakar. “Jadi saya rasa teman-teman ojek atau masyarakat lainnya bisa mengikuti konversi BBM ke gas,” ujarnya.

Namun katanya, penggunaan gas elpiji sebagai bahan bakar tidak sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). “Saya pernah ditegur polisi karena pakai bahan bakar gas. Katanya motor itu harus pakai bensin,” ungkap Ahmad, menuturkan ucapan polisi.

Konversi BBM ke BBG Berpotensi Sukses


Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM)ke Bahan Bakar Gas (BBG) berpotensi sukses dilakukan.Contoh saja konversi yang pernah dilakukan sebelumnya.

Pengamat energi Kurtubi mengatakan, pada era Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI, terjadi konversi energi yang cukup fenomenal di masyarakat.

Pada saat itu pemerintah secara bertahap mempersiapkan infrastruktur konversi minyak tanah ke gas.Hal ini untuk menekan konsumsi minyak yang semakin meningkat. Kendati mengalami banyak pro kontra, konversi ini cukup sukses dilakukan.

Kurtubi pun menilai, pada pemerintahan jilid duanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa bercermin pada kesuksesan konversi minyak tanah, untuk mengalihkan konsumsi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG).

"Mustinya konversi BBM ke BBG bisa dipercepat, dan itu bisa bercermin pada keberhasilan konversi minyak tanah," ujarnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Selasa (12/3/2013).

Ia pun menyarankan percepatan pengadaan konverter kit, yakni alat tambahan pada kendaraan untuk mengubah bahan bakar dari BBM ke BBG.Kalau perlu, bahkan alat konversi itu diberikan secara cuma-cuma ke masyarakat, seperti pembagian kompor dan tabung gas elpiji kepada masyarakat pada waktu konversi minyak tanah ke gas. "Alat konversi kasih gratis ke masyarakat," katanya.

Tidak hannya itu. Pemerintah pun diharapkan bergerak membangun infrastruktur pom gas di seluruh Indonesia. Hal tersebut guna kelancaran konversi ini."Maka tahap terakhir adalah membangun stasiun pengisian bahan bakar gas dan jalur pipa kesana," katanya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla menjabarkan kesuksesan Pemerintah Indonesia melakukan konversi minyak tanah ke gas elpiji tiga kilogram."Ada beberapa hal yang saya lakukan, pertama melakukan studi terhadap keuntungan dari konversi tersebut," kata Ketua PMI itu.

Kemudian dilakukannya penelitian terhadap masalah sosial akibat dampak peralihan minyak tanah ke gas elpiji. Penilitian perlu dilaksanakan karena pada awal rencana dilaksanakan konversi terdapat sekitar 50 juta rumah tangga miskin yang menggunakan bahan bakar tersebut.

"Hal yang selanjutnya saya lakukan adalah teknikalitas, yakni dengan mempelajarinya di rumah. Saya meminta pembantu rumah tangga untuk membandingkan penggunaan minyak tanah dengan gas. Setelah itu baru dilaksanakan penelitian di laboratorium," papar JK.

Program Konversi BBM ke Gas Tak Serius

JAKARTA - Kebijakan Pemerintah untuk melakukan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas dinilai tidak serius oleh Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro.  “Program ini dari awal terlihat kurang serius karena cetak biru hingga kini belum ada,” katanya, kemarin.

Komaidi menambahkan cetak biru program merupakan dasar yang akan digunakan untuk menurunkan anggaran. Selain itu, cetak biru juga akan digunakan oleh parlemen untuk melakukan cek dan ricek program.

Ia pesimistis program ini dapat terealisasi tahun ini. Menurut Komaidi, banyak program dan kebijakan pemerintah yang terkait BBM tidak terealisasi dan hanya sebatas wacana. “Semoga terealisasi sesuai jadwal. Kalau dari yang sudah-sudah sebenarnya pesimistis.”

Ia mengaku heran mengapa program konversi ini mundur. Padahal,  koversi tersebut berpotensi sukses dilakukan. Contoh saja konversi yang pernah dilakukan sebelumnya di era Jusuf Kalla saat menjabat sebagai Wakil Presiden. Kala itu, Jusuf Kalla meluncurkan program konversi dari minyak tanah ke gas.

Pada saat itu pemerintah secara bertahap mempersiapkan infrastruktur konversi minyak tanah ke gas.Hal ini untuk menekan konsumsi minyak yang semakin meningkat. Kendati mengalami banyak pro kontra, konversi ini cukup sukses dilakukan.

Komaidi menilai pemerintah seharusnya melakukan koordinasi lintas sektor dengan sektor transportasi, keuangan serta swasta nasional sebagai pemangku kepentingan dalam program ini. “Hasil koordinasi inilah yang nantinya dilaksanakan pemerintah,” katanya.

Pengamat Kurtubi menilai, pada pemerintahan jilid dua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa bercermin pada kesuksesan konversi minyak tanah, untuk mengalihkan konsumsi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). "Mustinya konversi BBM ke BBG bisa dipercepat, dan itu bisa bercermin pada keberhasilan konversi minyak tanah," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/3).

Ia pun menyarankan percepatan pengadaan konverter kit, yakni alat tambahan pada kendaraan untuk mengubah bahan bakar dari BBM ke BBG. Kalau perlu, bahkan alat konversi itu diberikan secara cuma-cuma ke masyarakat, seperti pembagian kompor dan tabung gas elpiji kepada masyarakat pada waktu konversi minyak tanah ke gas. "Alat konversi kasih gratis ke masyarakat," katanya.

Tidak hannya itu. Pemerintah pun diharapkan bergerak membangun infrastruktur pom gas di seluruh Indonesia. Hal tersebut guna kelancaran konversi ini."Maka tahap terakhir adalah membangun stasiun pengisian bahan bakar gas dan jalur pipa kesana," katanya.

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla menjabarkan kesuksesan Pemerintah Indonesia melakukan konversi minyak tanah ke gas elpiji tiga kilogram."Pertama melakukan studi terhadap keuntungan dari konversi tersebut," kata Ketua PMI itu.

Kemudian dilakukannya penelitian terhadap masalah sosial akibat dampak peralihan minyak tanah ke gas elpiji. Penelitian perlu dilaksanakan karena pada awal rencana dilaksanakan konversi terdapat sekitar 50 juta rumah tangga miskin yang menggunakan bahan bakar tersebut.

"Hal yang selanjutnya saya lakukan adalah teknikalitas, yakni dengan mempelajarinya di rumah. Saya meminta pembantu rumah tangga untuk membandingkan penggunaan minyak tanah dengan gas. Setelah itu baru dilaksanakan penelitian di laboratorium," papar JK. tmp, inc

Beralihlah ke Bahan Bakar Gas


Membengkaknya beban fiskal untuk membiayai anggaran subsidi bahan bakar minyak akhi-akhir ini kembali ramai dibicarakan di berbagai media. Umumnya pembicaraan terfokus pada wacana untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) antara lain ada yang mengusulkan pemerintah segera menaikkan harga BBM bersubsidi dan ada pula yang mengusulkan untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi misalnya dengan menerapkan smart card, pembatasan ukuran silinder kendaraan, dan regionalisasi lokasi SPBU yang menjual BBM bersubsidi, dan sebagainya.

Secara garis besar usulan tersebut diatas dapat dikelompokkan kedalam usulan kebijakan berdasarkan mekanisme pasar yaitu menaikkan harga BBM dan usulan kebijakan non mekanisme pasar berupa penjatahan atau rationing. Dari seluruh wacana yang dikemukakan tersebut solusi menaikkan harga BBM merupakan solusi yang paling efektif untuk mengendalikan konsumsi BBM sekaligus untuk mengurangi beban fiskal bagi membiayai susbsidi BBM. Sedangkan solusi kebijakan non mekanisme pasar berdasarkan teori maupun praktiknya akan memerlukan biaya yang cukup besar dalam pengimplementasiannya dan memiliki moral hazard atau rawan untuk diselewengkan.

Dari simpang siur pembicaraan terkait wacana untuk mengurangi beban fiskal untuk membiayai subsidi BBM,pembicaraan untuk mengalihkan BBM bersubsidi ke gas (Bahan Bakar Gas:BBG atau Liquefied Petroleum Gas for Vehicles:LGV) sebagai bahan bakar kendaraan bermotor hampir tidak terdengar. Padahal diversifikasi bahan bakar kendaraan bermotor ini jika dilakukan bersamaan dengan penaikan harga BBM akan saling mendukung karena konsumen akan memiliki pilihan yaitu membeli BBM dengan harga relatif mahal atau beralih ke gas yang harganya lebih murah.

Kebijakan untuk beralih dari BBM ke gas ini pada dasarnya sudah dirintis pemerintah sejak tahun 1986. Namun setelah 26 tahun dilaksanakan kebijakan ini dapat dikatakan tidak berhasil dan bahkan semakin menurun yang ditandai sampai tahun 2010 semakin berkurangnya jumlah SPBG maupun SPBU yang menyediakan LGV. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah harga BBM yang sangat murah sehingga tidak ada insentif ekonomi bagi pemilik kendaraan untuk beralih ke gas (BBG atau LGV).

Sebagai ilustrasi, pada suatu kesempatan penulis menumpang sebuah taksi yang sudah dilengkapi tabung gas dan converter kit Liquefied Gas for Vehicle (LGV). LGV adalah nama lain dari LPG atau Pertamina menjualnya dengan nama produk Vigas. Menurut sopir taksi yang kami tumpangi tersebut sudah banyak taksi yang dilengkapi peralatan converter kit agar bisa menggunakan LGV atau Vigas. Sewaktu kami tanyakan apakah taxi ini menggunakan LGV? Jawabannya belum Pak. Kenapa? Karena premium murah Pak.

Pendapat sopir taksi ini masuk akal dan benar karena dari sisi volume 1 liter Premium setara dengan 1,27 liter LGV. Harga LGV per liter Rp 3.600,- sehingga harga 1,27 liter LGV = Rp 4.572, sedangkan harga premium sebesar Rp 4.500/liter. Artinya LGV setara premium sedikit lebih mahal dari harga premium sehingga tidak menguntungkan untuk beralih ke LGV. Dengan demikian maka pembagian converter kit bagi kendaraan umum termasuk taksi dapat dikatakan akan sia-sia karena tidak menguntungkan bagi operator kendaraan umum. Selain dari itu premium tersedia disemua SPBU sedangkan LGV hanya ada di 10 SPBU di DKI Jakarta.

Namun demikian bagi taksi kelas mewah yang hanya bisa menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan tinggi banyak yang beralih ke LGV karena secara ekonomis jauh lebih menguntungkan.

Tulisan ini menyoroti permasalahan penggunaan bahan bakar gas (BBG) yang sering juga disebut sebagai Compressed Natural Gas fo Vehicle (CNV) dan LPG yang sering juga disebut sebagai LPG Autogas atau Liquefied Petroleum Gas for Vehicles (LGV) sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar minyak terutama bagi kendaraan yang menggunakan bensin premium serta mengajukan usulan kebijakan yang layak untuk ditempuh dimasa yang akan datang sehingga diharapkan tumbuhnya kembali harapan untuk beralih dari BBM ke gas sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. 

II. MENGAPA PERLU BERALIH DARI BBM KE LGV 

Menurut data yang dirilis oleh World LP Gas Association (WLPGA) pada tahun 2010 lebih dari 17juta kendaraan bermotor di 53 negara menggunakan LPG sebagai bahan bakar alternatif menggantikan gasoil (bensin) dengan total konsumsi LPG mencapai lebih dari 22,8 juta ton pertahun yang disalurkan melalui lebih dari 57 ribu LPG Filling Station di seluruh dunia.

Turkey, Poland, Korea dan Italy serta Russia merupakan negara-negara pengguna LPG terbesar untuk kendaraan bermotor. Tabel berikut ini menunjukkan tingkat konsumsi LPG dan jumlah kendaraan yang menggunakan LPG serta jumlah stasiun pengisian LPG di beberapa negara.

Tabel 1. Tingkat Konsumsi LGV untuk Kendaraan Bermotor



011013tabel1.jpg 
Australia merupakan negara pengguna LPG perkapita terbesar untuk kendaraan bermotor yaitu mencapai 115 liter perkapita pertahun. Di Australia saat ini sekitar 550 ribu kendaraan bermotor dan 97% taxi menggunakan LPG sebagai bahan bakar. Di Australia LPG untuk kendaraan bermotor didistribusikan oleh lebih dari 3.200 gas station.

Keuntungan penggunaan LPG untuk kendaraan bermotor adalah emisi gas buang yang rendah, biaya bahan bakar yang lebih murah dibanding gasoline dan mesin kendaraan lebih awet.

Dari sisi volume konsumsi LPG rata-rata sekitar 25-28% lebih banyak dibandingkan bensin (gasoline), namun harga pasar eceran LPG perliter di Australia rata-rata 50% dari harga gasoline. Di Turki harga LPG Autogas sekitar 55% dari harga gasoline (RON 95).

Di Indonesia Pertamina melalui beberapa SPBU di Jakarta sudah memasarkan LPG untuk kendaraan bermotor dengan nama produk “vigas”.Vigas merupakan bahan bakar beroktan lebih tinggi dari 98 yang sangat bersih, melebihi Pertamax. Sebagai perbandingan bilangan oktan bensin premium adalah 88 dan bilangan oktan Pertamax adalah 92.

Pada harga minyak mentah USD 75/barrel dan kurs Rp 9.100/USD, harga vigas Pertamina Rp 3.600/liter dan harga bensin premium non subsidi Rp 5.900/liter. Dengan demikian harga retail vigas Pertamina sekitar 60% dari harga bensin premium non subsidi.

Harga LGV dinegara-negara pengguna utama seperti Turkey, Korea, Poland, Italy, Japan dan Australia bervariasi antara 50% sampai 60% dari harga gasoline. Grafik berikut ini menunjukkan perbandingan harga retail LGV terhadap harga retail gasoline di beberapa negara yang sudah menggunakan LGV.

Grafik 1. Perbandingan Harga Retail LGV terhadap Gasoline di Beberapa Negara



011013grafik1.jpg 
Harga retail tersebut diatas didasarkan pada kebijakan perpajakan yang khusus diberlakukan untuk LGV sebagai insentif untuk mendorong konsumen beralih dari BBM ke LGV. Grafik berikut ini menunjukkan insentif perpajakan yang diberikan terhadap LGV dibandingkan tarif pajak yang diberlakukan untuk gasoline (BBM).


Grafik 2. Perbandingan tarif pajak (Excise Tax) antara LGV dan Gasoline di Beberapa Negara



011013grafik2.jpg
Dengan insentif kebijakan perpajakan tersebut diatas, LPG Autogas merupakan satu-satunya bahan bakar alternatif pengganti BBM yang berhasil dan sukses dikembangkan secara global karena penggunaannya sama praktisnya dengan BBM dan harganya lebih murah dibanding BBM.
 

PENGHEMATAN PENGGUNAAN LGV DIBANDING BENSIN PREMIUM (NONSUBSIDI) 

Berikut ini adalah contoh perhitungan penghematan penggunaan LGV dibanding bensin premium (harga non subsidi). Perhitungan ini menggunakan asumsi: (a) ICP =USD 120/barrel; (b) kurs USD 1= Rp 9.200,-; (c) Harga premium = MOPS + Alpha +PPN(10%)+PBBKB(5%)+Margin SPBU(4%); (d)Harga retail LGV = CP Aramco + Alpha+PPN(10%)+PBBKB(5%)+Margin SPBU(4%). 


Tabel 2.

Perhitungan Penghematan untuk Kendaraan 7 penumpang dengan ukuran mesin 2000 cc yang digunakan sebagai kendaraan travel dan kendaraan pribadi
011013tabel1.jpg
Bagi kendaraan yang digunakan untuk travel penghematan lebih dari cukup untuk membeli conversion kit. Bagi kendaraan yang digunakan untuk pribadi nilai penghematan jauh dari mencukupi untuk membeli conversion kit.


Tabel 3.

Perhitungan Penghematan untuk Kendaraan 7 penumpang dengan ukuran mesin 2000 cc yang digunakan sebagai kendaraan travel dan kendaraan pribadi dengan perlakukan tarif pajak khusus untuk LGV PPN sebesar 5% dan PBBKB sebesar 2,5%.

011013tabel3.jpg
Penghematan bagi kendaraan yang digunakan untuk travel jauh lebih dari cukup untuk membeli conversion kit. Bagi penggunaan untuk kendaraan pribadi nilai penghematan masih belum cukup untuk membiayai conversion kit.


Tabel 4.

Perhitungan Penghematan untuk Kendaraan 7 penumpang dengan ukuran mesin 2000 cc yang digunakan sebagai kendaraan travel dengan perlakuan khusus untuk

LGV bebas PPN dan bebas PBBKB

011013tabel4.jpg
Dengan pembebsan PPN dan PBBKB bagi LGV, penghematan bagi kendaraan yang digunakan untuk travel jauh lebih dari cukup untuk membeli conversion kit. Bagi penggunaan untuk kendaraan pribadi nilai penghematan masih belum cukup untuk membiayai conversion kit.

Dari perhitungan penghematan akibat penggunaan LPG sebagai bahan bakar pengganti bensin premium dapat disimpulkan antara lain: 

(1)Mengganti premium dengan LGV (Vigas) sebagai bahan bakar kendaraan bermotor akan menghemat penggunaan BBM dan menghemat pengeluaran biaya untuk bahan bakar (sekitar 20% tergantung besar insentif PPN dan PBBKB); 

(2)Bagi konsumen semakinbesar cc kendaraan semakin besar penghematan. Semakin panjang jarak tempuh kendaraan pertahun semakin besar penghematan, sehingga untuk taksi dan kendaraan travel penggunaan LGV akan sangat menguntungkan;

(3) Bagi konsumen kendaraan pribadi untuk mendorong terjadinya pengalihan dari BBM ke LGV (Vigas) perlu diberikan insentif bebas PPN dan PBBKB sebagaimana dilakukan di negara-negara lain; 

(4)Harga converter kit juga mahal (Rp 9 jt – Rp 10jt) namun untuk kendaraan taksi dan travel biaya ini bisa ditutupi dari penghematan tahun pertama; 

(5)Untuk mendorong penggunaan LGV (Vigas) bagi kendaraan bermotor perlu diikuti dengan penghapusan subsidi harga bensin premium dan pemberian insentif pajak PPN maupun PBBKB untuk LGV (Vigas) serta pemberian insentif bagi pembelian catalytic converter kit LGV (Vigas). Di Australia pemerintah memberikan kebijakan harga khusus untuk catalytic converter; 

(6)Pertamina perlu menambah SPBU yang menyediakan LGV (Vigas) paling tidak di kota-kota besar di P.Jawa dengan harga pasar/keekonomian; 

(7)Subsidi terhadap LGV cukup diberikan atas subsidi PPN dan PBBKB saja sehingga kedepan pemerintah cukup meminta persetujuan DPR terkait pembebasan PPN dan PBBKB saja dan tidak direpotkan oleh urusan menaikkan harga LGV akibat kenaikan harga minyak mentah sebagaimana terjadi selama ini terhadap BBM bersubsidi. 

DAMPAK PENGGUNAAN LGV TERHADAP LINGKUNGAN 

LPG Autogas atau LGV menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih rendah dibandingkan gasoline. LGV memiliki gas buang lebih rendah 20% dibandingkan gasoline.

Dari penelitian yang dilakukan di Australia untuk jarak tempuh 10.000 km/tahun: (a) Kendaraan 4 silinder dengan konsumsi bensin 12 liter/100 km jika menggunakan LGV dapat mengurangi emisi CO2 sebanyak 420 kg/tahun; (b)Kendaraan 6 silinder dengan konsumsi bensin 15 liter/100km jika menggunakan LPG dapat mengurangi emisi CO2 sebanyak 525 kg/tahun; (c)Kendaraan 8 silinder dengan konsumsi bensin 20 liter/100km jika menggunakan LPG dapat mengurangi emisi CO2 sebanyak 700 kg/tahun.

Dengan asumsi untuk kendaraan 4 silinder dengan jarak tempuh 10.000 km/tahun dan konsumsi premium 12 liter/100 km (1.200 liter/tahun), jika bahan bakarnya dialihkan dari bensin premium ke LPG dapat mengurangi emisi CO2 sebanyak 420 kg/tahun.

Jika 10 juta kiloliter bensin premium yang dikonsumsi dialihkan ke LPG maka potensi pengurangan emisi CO2 sebanyak 3,5 juta ton pertahun. Jika seluruh bensin premium yang dikonsumsi pada tahun 2012 (24,41juta kiloliter) dialihkan ke LPG maka potensi pengurangan emisi CO2 sebesar 8,5 juta ton pertahun. 

III. Compressed Natural Gas for Vehicle (CNV) atau Liquefied Petroleum Gas for Vehicles (LGV) 

Dalam upaya mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor, sejak tahun 1986 pemerintah merencanakan akan melakukan kebijakan mendorong penggunaan bahan bakar gas (BBG) sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM yaitu CNV(Compressed Natural Gas for Vehicles)sering juga disebut sebagai CNV dan LGV (Liquified Petroleum Gas for Vehicles) atau sering disebut LPG Autogas yang dipopulerkan oleh Pertamina dengan nama Vigas. Kebijakan ini selain bertujuan untuk meningkatkan bauran energi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM serta untuk mengurangi beban fiskal untuk membiayai subsidi harga BBM.

Kebijakan penggunaan BBG ini ternyata mendapatkan reaksi yang beragam dari masyarakat antara lain misalnya dari produsen otomotif. Pihak industri otomotif misalnya masih menunggu kepastian kebijakan yang akan ditempuh pemerintah apakah akan mendorong penggunaan CNV atau LGV. Sikap ini bisa dipahami mengingat jenis converter kit yang akan digunakan berbeda teknologi dan harganya, sehingga kendaraan yang dipasangi converter kit CNV tidak bisa menggunakan LGV dan sebaliknya kendaraan yang dipasangi converter kit untuk LGV tidak bisa menggunakan CNV. Tabel berikut ini menjelaskan perbedaan antara CNV dan LGV termasuk perbedaan dalam penyediaan ukuran tanki gas yang akan dipasang di kendaraan dan infrastruktur yang diperlukan serta kemudahan dan waktu yang diperlukan dalam penyediaan BBG tersebut.


Tabel 5. Perbandingan CNV dan LGV

011013tabel5.jpg
Selain faktor diatas kita juga perlu belajar dari pengalaman negara lain yang sudah lama menggunakan CNV dan/atau LGV sebagai informasi pembanding yang layak untuk dipertimbangkan sebelum kebijakan penggunaan CNV dan/atau LGV ditetapkan. Berdasarkan data 10 negara terbesar yang menggunakan CNV dan/atau LGV sebagian besar hanya menggunakan salah satu jenis bahan bakar gas yaitu CNV atau LGV. Tabel berikut ini memberikan informasi tentang jumlah kendaran pengguna CNV atau LGV pada 10 negara pengguna BBG terbesar.



Tabel 6. Negara-Negara Pengguna CNV dan LGV

011013tabel6.jpg
Dari tabel diatas jelas terlihat hanya 3 negara yang menggunakan CNV dan LGV secara bersamaan yaitu Italy, China dan Thailand. Sedangkan 4 negara pengguna terbesar CNV tidak/belum menggunakan LGV dan sebaliknya 4 negara pengguna LGV terbesar kecuali Italy tidak/belum menggunakan CNV. 

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki sumber gas alam yang cukup berlimpah namun sebagian besar sudah terikat kontrak ekspor jangka panjang maupun untuk kebutuhan domestik seperti untuk pabrik pupuk/petrokimia dan untuk pembangkit listrik sehingga diperlukan waktu paling cepat antara 5 sampai 10 tahun untuk dapat meningkatkan pasokan gas bagi memenuhi kebutuhan transportasi domestik. Selain dari itu juga dibutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mengangkut gas dari lapangan produksi ke sentra-sentra konsumen terutama di P. Jawa, Bali dan Sumatera sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan infrastruktur tersebut. Jika pembangunan jaringan perpipaan untuk mengangkut gas tidak dimungkinkan maka perlu dibangun LNG Receiving terminal di sentra-sentra konsumsi gas terutama di P. Jawa dan Bali yang tentunya juga memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan kondisi tersebut maka kebijakan penggunaan NGV dalam waktu dekat (sampai 2015) sebagai bahan bakar alternatif bagi kendaraan bermotor akan sangat terbatas sekali karena kendala ketersediaan gas dan ketersediaan infrastruktur sehingga kebijakan ini cocok untuk dikembangkan dalam jangka panjang 10 atau 20 tahun mendatang. Namun sebagai tahap awal kebijakan ini bisa dimulai sesuai dengan ketersediaan gas yang ada dan hanya difokuskan bagi kendaraan umum berukuran besar seperti angkutan bus di wilayah Jabodetabek, Surabaya dsb.

Dari gambaran diatas jelas terlihat bahwa penyediaan bahan bakar alternatif dalam jumlah besar dan waktu yang relatif lebih cepat adalah LGV. Berdasarkan pengalaman negara yang sudah lama menggunakan LGV kiranya perlu disusun perencanaan yang komprehensif mulai dari penyediaan gas LPG, penyediaan converter kit dan tanki LGV untuk kendaraan, sampai pembangunan dispenser LGV di setiap SPBU. Perencanaan tersebut juga memuat insentif kebijakan yang perlu/layak untuk diberikan sebagaimana juga dilakukan oleh negara-negara yang sudah lama menggunakan LGV. 

IV. INSENTIF DAN USULAN KEBIJAKAN UNTUK BERALIH DARI PREMIUM KE LGV 

Berdasarkan pengalaman negara-negara yang sudah sukses mendorong penggunaan CNV dan LGV diperlukan suatu kebijakan yang komprehensif jangka panjang agar kebijakan pengalihan dari BBM ke CNV dan LGV bisa dilaksanakan dengan baik. Kebijakan tersebut antara lain:
  • Insentif fiskal: (1) keringanan pajak penjualan dan bea balik nama kendaraan yang sudah dilengkapi converter kit; (2) keringanan pajak sampai penyediaan secara gratis converter kit; (3) keringanan pajak sampai pembebasan pajak terhadap BBG dan LGV; (4) keringanan biaya pendaftaran kendaraan (BPKB, STNK, Pajak Kendaraan Bermotor) yang sudah dilengkapi converter kit BBG/LGV; (5) depresiasi secara cepat nilai kendaraan komersial yang menggunakan BBG/LGV; (6) keringanan biaya parkir di pinggir jalan bagi kendaraan BBG/LGV;
  • Insentif regulasi antara lain: (1) Mewajibkan semua kendaraan dinas dan kendaraan umum dilengkapi converter kit; (2) Menetapkan standar emisi gas buang yang sangat ketat; (3) membebaskan kendaraan berbahan bakar gas melalui jalan dengan restriksi (seperti jalan three in one);
  • Insentif bagi penelitian dan pengembangan kendaraan berbahan bakar non BBM.
Insentif kebijakan yang mungkin diberikan akan sangat tergantung pada data/statistik kepemilikan kendaraan yang pada dasarnya sudah terdata dengan baik. Dari data ini kemudian ditentukan jenis kendaraan apa saja yang akan diberi insentif pemasangan converter kit berikut tangki LGV dan juga kategori pemilik kendaraan yang layak untuk mendapatkan insentif tersebut. Sebagai bahan pemikiran awal misalnya insentif hanya diberikan kepada keluarga/perorangan yang hanya memiliki 1 (satu) kendaraan dengan ukuran silinder mesin 2000 cc kebawah. Selebihnya keluarga yang memiliki lebih dari satu kendaraan atau memiliki kendaraan dengan ukuran silinder diatas 2000 cc dianggap sebagai keluarga/perorangan yang berkemampuan sehingga tidak diberikan susbsidi.

Untuk mendorong pemilik kendaraan bermotor yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memasang converter kit berikut tangki LGV dikendaraannya, pemerintah bisa memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak kendaraan bermotor, karena penggunaan LGV memberikan dampak positif terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.Opsi atau pilihan kebijakan penggunaan LGV berikut ini juga dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan di Indonesia:
  • Pemerintah memberikan grants dalam jumlah tertentu untuk biaya konversi kendaraan dari motor bensin/solar ke motor menggunakan vigas. Di Australia grants diberikan bervariasi dari AUS$ 1.000 sampai AUS$ 2.000 per kendaraan. Biaya konversi di Australia berkisar antara AUS$ 2.500 sampai AUS$4.500 per kendaraan.  
  • Pemerintah memberikan pembebasan PPN terhadap harga converter kit dan tangki vigas.
  • Pemerintah memberikan insentif berupa pemotongan biaya pendaftaran kendaraan (BPKB, STNK, Pajak kendaraan bermotor) terhadap kendaraan yang menggunakan vigas. Di Australia Pemerintah memberikan pemotongan sebesar 20%.
  • Pemberian insentif ini diberlakukan dalam kurun waktu tertentu untuk mendorong pemilik kendaraan bermotor melakukan konversi. Setelah batas waktu tersebut tidak diberikan lagi insentif. Di Australia diberikan waktu 2006-2014 dengan jumlah insentif yang semakin menurun.
  • Pemerintah memberikan insentif eco car kepada ATPM termasuk pembuatan kendaraan yang sudah dilengkapi converter kit dan tangki vigas.
  • Pemerintah memberikan insentif berupa pengecualian atau perbedaan tarif PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap harga jual vigas. Di sisi lain harga bensin premium dan solar diberlakukan harga pasar dan dikenakan PPN dan PBBKB. Di Australia sejak 2006 diberlakukan excise-free untuk LPG Autogas sampai tahun 2011. Untuk gasoline dikenakan excise tax sebesar A$ 38,1 cents/liter.

Program penyediaan LGV ini dilakukan dengan pendekatan wilayah sebagaimana telah dilakukan pada program pengalihan minyak tanah ke LPG seperti misalnya dimulai dari wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Setelah pembangunan dispenser LGV disetiap SPBU di wilayah tersebut selesai dan LGV sudah terdistribusikan serta pemasangan converter kit berikut tangki LGV bagi pemilik kendaraan bermotor yang layak mendapatkan subsidi selesai dilakukan maka bensin premium RON 88 ditarik dari peredaran dan diganti dengan bensin super RON 90 yang dijual dengan harga keekonomian. Kebijakan mengganti bensin premium 88 dengan bensin super RON 90 dapat menghindari/mengurangi dampak inflasi langsung berupa kenaikan harga BBM karena bensin super RON 90 merupakan produk baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan.

Sebagai penutup, penyediaan converter kit berikut tangki LGV bagi pemilik kendaraan yang akan mendapatkan subsidi dariPemerintah seyogyanya disediakan oleh Pemerintah bekerjasama dengan bengkel ATPM, sedangkan untuk pemilik kendaraan lainnya semaksimal mungkin disediakan melalui mekanisme pasar karena cukup banyak produsen converter kit maupun tangki LGV yang mampu menyediakannya dalam jumlah besar seperti produksi Italy, Korea dsb. Tentunya produk tersebut harus memenuhi SNI dan pemasangannya dilakukan oleh bengkel yang memiliki otorisasi agar faktor keselamatan (safety) terjamin dengan baik. 

DAFTAR PUSTAKA:

  1. Autogas Incentive Policies, country-by-country analysis of why & howgovernments promote Autogas & What Works, World LP Autogas, 2011.
  2. Australian Autogas, Past,Present & Future (Presentation material), James Batchen,LPG Australia, 2011.
  3. Trends in Global LPG Supply & Demand (Presentation material), Purvin & Gertz, Inc, 2008.
  4. LPG (Vigas) sebagai Pengganti Premium untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Menghemat Pengeluaran Konsumen, Mengurangi Subsidi BBM dan Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca), Bahan Presentasi, Chairil Abdini, Desember 2011.
  5. LP Gas: An Energy Solutionfor a Low Carbon WorldA Comprehensive Analysis Demonstrating theGreenhouse Gas Reduction Potential of LP Gas, World LP Gas Association, 2007.

Kendala Konversi BBM ke BBG


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui menghadapi kendala teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan program konversi bahan bakar minyak ke gas.

"Kami menghadapi kendala teknis dan nonteknis pada 2012. Misalnya kendala teknis konversi mobil perlu konverter kit yang harus diimpor, dan teknisnya masih sulit," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dalam konferensi pers kinerja satu tahun menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu (26/12).

Ia mengatakan kendala teknis juga terkait penyiapan bengkel dan mempersiapkan sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kendala itu menurut dia menyebabkan program itu hingga Oktober 2012 belum berhasil, sehingga anggarannya tidak bisa dimasukkan dalam multiyear.

Kendala nonteknis menurut Jero adalah terkait perijinan dalam pembukaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Dia mengatakan perijinan tidak bisa dilakukan secara cepat karena menyangkut lahan untuk SPBG tersebut. "Tahun depan akan kami terapkan model swasta, sehingga bengkel bisa menangani kendaraan berbahan bakar gas," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jero menjelaskan beberapa kinerja yang belum berhasil dicapai Kementerian ESDM, selain konversi BBM ke gas. Dia mengatakan pertama penghematan BBM subsidi sudah berhasil, namun belum terlalu besar dan akan ditingkatkan tahun 2013. Saat ini, kuota BBM Bersubsidi untuk tahun 2012 sebesar 44,04 juta KL telah jebol dan terpaksa harus menambah kuota BBM sebesar 1,23 juta KL. "Saya mengakui bahwa sulit sekali masyarakat untuk menghemat BBM," katanya.

Kedua, menurut dia, penggunaan BBM nonsubsidi di kalangan pemerintah sudah berjalan namun masih ada yang membandel menggunakan BBM subsidi dan akan terus diberbaiki tahun depan.

Ketiga, pencurian dan penyelundupan BBM masih terus terjadi dengan berbagai macam modus operandi. Menurut dia selama ini Kementerian ESDM sudah berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI AL untuk mencegah dan menindak tindakan tersebut.

"Mohon pengertian masyarakat karena sulit menangkap penyelundup, dan susah juga mengajak hidup hemat BBM. Namun tahun 2013 kami tetap optimistis," katanya.

Apakah anda setuju untuk mengkonversi BBM ke LPG ?